Isu reshuffle tersebut sangat berhembus kencang bagi Partai Keadilan Sejahtera dan partai Golongan Karya. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memiliki empat orang menteri yang berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua dibawah kepemimpinan presiden SBY. Sedangkan partai Golongan Karya atau Golkar hanya menempatkan tiga orang kader mereka di pemerintahan.
Semua ini berawal ketika Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar yang merupakan mitra koalisi ternyata mendukung hak angket mafia pajak, sementara partai yang memiliki jumlah suara paling besar yaitu partai Demokrat dan partai-partai kecil lainnya, tidak mendukung hak angket tersebut yang pada akhirnya dimenangkan oleh orang-orang yang menolak hak angket tersebut.
Melihat perilaku dua anggota partai koalisi ini, banyak sekali orang yang berpendapat dan tentunya membuat kader partai Demokrat marah karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya partai yang berkoalisi itu satu kata dan mendukung pemerintahan.
Pengamat politik dari Center Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi menilai bahwa setelah ditolaknya usulan hak angket tersebut, dia menilai bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar tetap konsisten. Tetapi J. Kristiadi menyatakan bahwa partai politik yang benar-benar konsisten membentuk pemerintahan yang bebas korupsi, pemerintahan yang bersih, peduli, professional adalah Partai Keadilan Sejahtera.
“Kalau misi Golkar mengusung angket mafia pajak untuk melindungi Aburizal ya jelas gagal,” kata Kristiadi. “Sementara PKS, hak angket kemarin menunjukkan partai tersebut konsisten, mau pemerintahan yang bersih dan good governance. Sikapnya tidak bergantung pemerintah.” Kata J. Kristiadi yang dikutip dari TempoInteraktif.com dengan judul J.Kristiadi: Jika Tak Nyaman, PKS Sebaiknya Hengkang dari Koalisi
Selain itu, para pakar yang lain uga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar sudah sadar dengan konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin yang dikutip dari primaironline.com dengan judul Pengamat : Golkar & PKS sadar akan konstitusi mengatakan bahwa Golkar dan PKS telah menunjukkan kepada rakyat tentang kesadarannya terhadap konstitusi bahwa DPR tidak boleh terbelah oleh kamar atau bagian yang terbentuk oleh koalisi dan oposisi.
“Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera telah menunjukkan kepada rakyat secara kesadarannya terhadap konstitusi bahwa DPR tidak boleh terbelah oleh kamar atau partisi yang terbentuk oleh koalisi dan oposisi, sistem kenegaraan kita tidak mengatur hal tersebut,” Kata Irman di Gedung DPR pada hari Jum’at (25/2).
Lantas bagaimana kita menyikapi masalah reshuffle ini? Tentunya kita semua pasti mempunyai perbedaan pendapat. Tentunya perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu keindahan yang patut kita syukuri karena sangat jarang sekali Negara didunia ini yang mengakomodasi kebebasan berpendapat. Tentunya kebebasan berpendapat yang diakomodir adalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan hukum Negara dan juga hukum agama. Selagi tidak bertentangan dengan hukum tersebut, silahkan berbeda pendapat.
Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar sudah benar. Sebuah partai politik yang mempunyai azaz religius dan juga dikenal dengan slogan bersih, peduli, dan professional, Partai Keadilan sejahtera telah membuktikan bahwa memang mereka konsisten membentuk pemerintahan yang bersih dengan salah satu caranya adalah dengan mendukung hak angket karena memang sebagian besar rakyat Indonesia menyadari bahwa ada yang salah dari sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang tidak mensejahterakan rakyat, tetapi mensejahterakan golongan yang mengurusi pajak tersebut.
Sebagai ilustrasi, pada saat ini Partai Keadilan Sejahtera seperti seseorang sahabat yang mengingatkan temannya yang sedang salah jalan. Tentunya sebagai seorang sahabat yang telah berjanji untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang baik, maka ketika melihat temannya menempuh jalur yang salah dari tujuan, maka sebagai seorang sahaabt sudah menjadi tugasnya mengingatkan agar tetap berada ditujuan awal agar sampai ditempat yang dituju pada niat awalnya.
Lantas salahkah sahabat itu? Sebagai seseorang yang memiliki akal jernih, kita akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera tidaklah salah. Malah, kita harus berterima kasih karena telah diingatkan untuk kembali kepada tujuan awal dimulainya sebuah pengalaman agar perjalanan tersebut sampai pada tempat yang telah disepakati.
Jika memang pada akhirnya Presiden mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dan partai Golkar dari pemerintahan, maka Partai Keadilan Sejahtera janganlah gusar. Mungkin sudah sepantasnya bersyukur karena mungkin pada saat ini Partai Keadilan Sejahtera sedang diingatkan oleh Tuhan agar tidak menjadi monyet yang terjatuh akbat terlepasnya pegangangan eratnya pada ranting pohon dikarenakan hembusan kenikmatan yang diberikan oleh angin sepoi-sepoi.
Mungkin inilah saatnya bagi semua kader Partai Keadilan Sejahtera untuk menerapkan slogan bekerja untuk Indonesia. Jika keluar dari koalisi, tentunya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para kader Partai Keadilan Sejahtera baik yang menjadi pejabat Negara maupun yang tidak menjabat agar menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Saat ini, rakyat bangsa ini menghadapi banyak permasalahan. Mereka tidak membutuhkan kata-kata dan janji manis dari pemerintahan yang selama ini hanya mereka dengar tanpa pernah mereka lihat bukti nyatanya. Oleh karena itu, mungkin dengan berada dipemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera bisa menjadi dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapai oleh rakyat bangsa ini.
Terakhir, saya hanya ingin menyampaikan kepada kader ataupun pejabat yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera untuk tidak takut keluar dari pemerintahan. Banyak teman saya dan saudara saya serta masyarakat disekitar lingkungan saya yang mendukung kalau memang Partai Keadilan Sejahtera berniat untuk berada diluar pemerintahan karena menurut mereka, Partai Keadilan Sejahtera akan bisa berbuat banyak bagi rakyat Indonesia kalau berada diluar pemerintahan. Mereka juga menilai bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk bekerja bagiIndonesia dan menjadi serta memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia pada saat ini.sumber(http://ohs87.blogdetik.com/2011/03/09/partai-keadilan-sejahtera-janganlah-seperti-monyet/?n993306blog)
0 komentar:
Posting Komentar