Inilah pendapat JK tentang koalisi

Jika ada partai politik yang keluar atau dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin koalisi pun bisa dinilai gagal.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan hal itu dalam perbincangan dengan INILAH.COM melalui sambungan internasional dari Hiroshima, Jepang, Selasa (8/3/2011).
Pendamping Presiden SBY di Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) itu mengingatkan agar kalangan Partai Demokrat tidak bersikeras mengusung agenda yang mendorong dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar dari koalisi. Menurut dia, tidak ada jaminan koalisi akan lebih solid dan kinerja kabinet akan lebih baik dengan mengeluarkan dua partai tersebut dan menggandeng dua partai oposisi, yakni Gerindara dan PDI Perjuangan sebagai ganti mereka.
“Harus dibedakan antara kepentingan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepentingan Partai Demokrat,” kata JK menanggapi tekanan kuat kalangan Partai Demokrat yang ngotot ingin mengeluarkan Partai PKS dan Golkar dari koalisi sebagai hukuman karena kedua partai tersebut dinilai mbalelo.
Menurut mantan Ketua umum Partai Golkar yang kini Ketua Palang Merah Indonesia itu, boleh saja anggota koalisi diperluas, tetapi jangan sampai mengurangi atau membuang yang suda ada.
“Kalau ada yang keluar atau dikeluarkan, berarti koalisi itu sudah gagal dan presiden sebagai ketua koalisi pun bisa dinilai gagal.”