Mereka menuntut kontrak politik lebih detail untuk mengikat seluruh anggota koalisi. Jika menolak, sekali lagi partai koalisi meminta Golkar dan PKS didepak dari Sekretariat Gabungan (setgab).
"Kontrak politik harus direformulasi, diatur secara mendetail. Yang datang di rapat Setgab harus tanda tangan. Karena, selama ini sudah disepakati tetapi yang keluarnya berbeda. Ini penting supaya tidak ada pengkhianatan lagi,†tegas Ketua DPP PKB Marwan Jafar di Jakarta, Senin (14/3).
Tidak sekadar membubuhkan tandatangan, Marwan juga mencetuskan usul agar Ketua Setgab dijabat secara bergiliran oleh partai-partai koalisi. "Bisa diganti setiap setengah tahun atau setahun supaya semuanya merasa. Karena posisi masing-masing anggota kan setara," tuturnya.
Menurut Ketua Fraksi PKB ini, poin paling penting yang harus diatur dalam kontrak politik adalah reward and punishment. Sanksi terberat, sambung dia, dikeluarkan dari kabinet.
"Supaya tidak ada kepura-puraan. Sekarang ini kan ada yang ikut berkuasa, mau enaknya tetapi tidak menerima konsekuensi dan tanggung jawab. Sehingga, code of conduct harus diatur betul-betul sampai ke level teknis," paparnya, seraya menambahkan, komunikasi politik juga harus dijalin lebih baik untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. "Supaya tidak ada tafsir."
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Nasir Djamil menegaskan kontrak politik tidak bias mengikat terlalu ketat, karena masing-masing partai memiliki aspirasi dari konstituen yang harus diserap.
Alasan itu tidak bias diterima Marwan. Menurutnya, ikatan yang tegas dan detil menjadi harga mati.
"Kalau mau koalisi, ya koalisi beneran. Kalau tidak mau, silakan keluar dan menjadi oposisi yang terhormat. Daripada tidak seirama dengan koalisi, di luar pura-pura karena konstituen tetapi ingin cari pencitraan atau mengegolkan agenda politis,†cetusnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada kesepakatan mengenai kontrak politik, lebih baik Setgab dibubarkan. "Kalau tidak ada tata tertib, mending bubar saja koalisi ini." (Wta/OL-11)
0 komentar:
Posting Komentar