TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan agar Menteri Perhubungan, Freddy Numberi mundur dari jabatannya terus muncul, terlebih lagi kembali terjadi kebakaran Kapal Motor Marina Nusantara setelah ditabrak kapal tongkang batu bara, Senin, 26 September 2011 lalu.
Kecelakaan ini juga menambah rentetan panjang kecelakaan di sektor perhubungan. Karena itu Sekretaris Fraksi PKS KH Abdul Hakim meminta presiden SBY untuk mengganti Menteri Perhubungan Freddy Numbery karena dinilai telah gagal membenahi pelayanan transportasi massal, khususnya untuk keselamatan transportasi.
Abdul Hakim menegaskan musibah kebakaran KM Marina merupakan salah satu bukti ketidakmampuan menteri dan jajarannya membenahi transportasi massal dan lalai dalam mengimplementasikan UU No 17/2008 tentang Pelayaran.
“Saya minta presiden memanfaatkan momen reshuffle ini untuk mengganti Menhub Fredy Numberi yang telah gagal membenahi pelayanan transportasi massal. Sudah berulang kali kami sampaikan Menhub agar segera membenahi transportasi massal kita mulai dari angkutan darat, laut, udara dan kereta api. Tapi, desakan itu hampir tidak pernah direalisasikan dalam bentuk langkah konkret. Yang terkesan justru pemerintah sengaja membiarkan operator-operator ini jalan sendiri tanpa pengawasan dan pembinaan,” ujar Hakim dalam pers rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa(27/9/2011).
Berdasarkan 4 Undang-undang transportasi tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ), Perkeretaapian, Pelayaran dan Penerbangan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator yang bertugas melakukan pembinaan terhadap operator dan penyelenggaraan transportasi massal. Namun, tugas yang diamanatkan itu tidak dijalankan dengan baik.
“Tabrakan kapal Marina dan tongkang di perairan Barito adalah bukti ketidakberdayaan pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelayaran. Jika amanat UU tentu musibah ini bisa dihindari,” jelas Hakim.
Buruknya kinerja Menhub di bidang keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi diperkuat dengan hasil pemeriksaan BPK atas kinerja Kemenhub tahun 2010.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kemenhub tahun 2010 dari 82 indikator, terdapat 9 indikator yang pencapaiannya di atas target, 14 indikator sesuai target dan 59 indikator yang pencapaian dibawah target. Dengan demikian, dapat dikatakan 71,59 persen kinerja Kemenhub tidak mencapai target.
Untuk tahun 2011, buruknya kinerja Menhub tergambar dalam penyelenggaran angkutan lebaran 2011 lalu yang mencatat adanya peningkatan angka kecelakaan hingga 33 persen. Berdasarkan catatan polisi ada 4.006 kasus (23 Agustus sd 4 September) kecelakaan. Angka ini naik sekitar 996 kejadian, dibandingkan Lebaran tahun lalu tercatat 3.010 kasus.
Mabes Polri juga mencatat selain peningkatan jumlah kecelakaan, kerugian material juga ikut naik. Jumlahnya mencapai Rp7,5 miliar atau naik 220 persen. Pada H-4 Lebaran saja, kerugian kecelakaan mencapai Rp2 miliar. Dan angkutan lautan pada mudik lebaran 2011 dinodai dengan tenggelamnya KMP Windu Karsa di Teluk Bone akibat over capacity sehingga menewaskan belasan orang.
Permintaan serupa juga pernah diminta oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan PAN meminta pula Meneg ESDM serta Meneg BUMN.
0 komentar:
Posting Komentar