Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap jika dikeluarkan dari koalisi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun, PKS menyatakan masih memiliki komitmen memenuhi kontrak politik.
"Kami siap saja, semua tergantung Pak SBY, decision maker-nya kan Pak SBY," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat 25 Februari 2011.
Menurut Anis, saat ini PKS hanya fokus memenuhi komitmen kontrak politik dengan pemerintahan SBY-Boediono. Dan selama ini komunikasi PKS dengan Presiden SBY cukup baik. "PKS di dalam (kabinet) atau di luar sama saja. Ini kan hanya sarana perjuangan saja, bukan tujuan," ujarnya.
Anis menjelaskan, PKS sudah memiliki sejarah menjadi oposisi dalam pemerintahan pada zaman Presiden Megawati. Saat itu, lanjut Anis, PKS menjadi satu-satunya partai yang menjadi oposisi. "Jadi bagi kami koalisi atau oposisi sama saja," ujarnya.
Isu Partai Demokrat akan menendang PKS dan Partai Golkar mengemuka saat hak angket pajak. Saat itu, PKS dan Golkar menjadi inisiator dalam pengajuan hak angket. (umi)• VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar