Faksi Muda-Progresif PKS Kalah: PKS Mustahil Keluar dari Koalisi?

INILAH.COM, Jakarta-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini dalam posisi dilematis. Harus memilih dua sikap antara tetap di barisan koalisi atau keluar. Kedewasaan politik PKS benar-benar dalam ujian. Meski dari berbagai sudut pandang, mustahil bagi PKS untuk keluar dari koalisi, mengapa?

Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo mengakui saat ini tengah muncul dinamika di internal PKS terkait penyikapan pascareshuffle kabinet. Dia menyebutkan ada pikiran yang berkembang, di dalam koalisi PKS dalam posisi tidak boleh mundur terkait konstitusi yang mengatur. "Dalam perspektif ketatanegaraan, PKS dalam posisi no point to return," ujar Agus dalam diskusi di DPD RI, Rabu (19/10/2011).

Pernyataan Agus merujuk di Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 terkait pengajuan calon presiden/wakil presiden saat pemilu yang diajukan partai politik maupun gabungan partai politik. Posisi pengusung capres/cawapres melekat terus terutama terkait terdapat pergantian presiden/wapres di tengah jalan karena mangkat atau berhenti di tengah jalan. "Kalau dalam situasi tersebut, untuk mengganti presiden/wapres adalah partai pengusung saat pemilu," ujar Agus yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Suara lainnya yang juga mencuat di internal, Agus menyebutkan agar PKS keluar dari koalisi karena memang pencopotan satu menteri melanggar kontrak koalisi. Dalam kontra koalisi, Agus menyebutkan memang disebutkan bila PKS mendapat empat pos kementerian. "Sehingga muncul ide tiji tibeh, mati siji mati kabeh (mati satu, mati semua)," ungkap Agus.

Kondisi demikian, menurut Agus tentu menjadi bahan pertinbangan Majelis Syura yang berjumlah 99 orang. Dia menyebutkan kemungkinan besar Majelis Syura tidak dalam waktu dekat memutuskan sikapnya terkait kondisi mutakhir pasca-reshuffle. Hal ini disebabkan keberangkatan Ketua Majelis Syura Hilmy Aminuddin ibadah ke Tanah Suci.

Pernyataan Agus Purnomo yang menyebutkan PKS dalam posisi no point to return dalam koalisi cukup logis terutama dalam perspektif ketatanegaraan. Bila ditarik lebih jauh lagi, pandangan ini akan menemukan momentumnya bila terjadi pergantian presiden/wapres di tengah jalan.

Dalam konteks ini, tidak mustahil terjadi pergantian pimpinan republik ini, khususnya untuk pos wakil presiden yang diisi Boediono. Apalagi, nama Boediono terancam akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam kasus Century.

Terlebih, rencananya pada November mendatang audit forensik terkait kasus Century akan dirampungkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam konteks ini pula, tidak mustahil bila PKS berupaya turut serta dalam kontribusi pergantian kepemimpinan jika pada akhirnya Boediono dinyatakan bersalah oleh MK. Maka pilihan tetap di koalisi menjadi langkah taktis.

Sedangkan alasan lainnya yang tak kalah penting terkait fund rising PKS dalam menyongsong Pemilu 2014 mendatang. Jika skenarionya PKS keluar dari koalisi, maka seluruh pos kementerian milik PKS bakal dilepas. Risikonya, sumber daya yang dimilik PKS dengan sendirinya akan usai.

Tiga pos kementerian yang dimiliki PKS yang tersisa yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Sosial jika ditilik anggaran yang dikelola ketiga pos kementerian tersebut tidaklah sedikit. [mdr]

Read More

Reshuffle, Menteri-menteri PKS Jadi Sorotan

VIVAnews –Kabar soal reshuffle kabinet kian kencang. Sejumlah menteri bakal terpental dan nama-nama baru bakal masuk. Siapa yang terpental dan masuk, semua masih spekulasi. Senin, 11 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengoda para wartawan yang bertugas di Istana. "Sudah dapat bocoran belum?" tanya SBY.

Para wartawan serempak menjawab belum. Mereka lalu meminta Presiden membocorkan nama-nama yang masuk dan keluar dari kabinet. "Bocorkan dong," kata sejumlah wartawan kepada Presiden. Mendengar itu, SBY hanya tersenyum, dan berlalu pergi.

Semenjak SBY memastikan akan melakukan reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, spekulasi soal pergantian menteri ini memang kian marak. Dua hari belakangan, yang paling ramai dibicarakan adalah para menteri dari Partai Keadilan Sejahtera.

Partai ini ikut mengusung SBY dalam dua pemilihan umum. Dan dalam periode pemerintahan yang terakhir ini, PKS mendapat jatah empat kursi menteri. Tifatul Sembiring menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata dan Menteri Sosial Salim Segar al-Jufri.

Minggu malam, 10 Oktober 2011, Tifatul, Suswono dan Suharna dipanggil ke Cikeas, kediaman pribadi Presiden SBY di timur Jakarta. Salim Segar, kata Tifatul, tidak hadir dalam pertemuan itu karena sedang mengikuti pertemuan Menteri Sosial se-Asean di Semarang.

Sejumlah menteri lain yang juga hadir di Cikeas Minggu malam itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Kebudayaan dan Parawisata Jero Wacik, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Kepala BKPM Gita Wirjawan. Sejumlah sumber VIVANews.com, Minggu malam itu, menuturkan bahwa pemanggilan para menteri itu terkait dengan rencana reshuffle.

Tapi kabar itu ditampik oleh Tifatul. Pertemuan di Cikeas itu, katanya, membahas soal persiapan SEA Games. Jika Tifatul benar, yang agak janggal adalah kehadiran Menteri Pertanian dan Menteri Riset dan Teknologi dalam pertemuan itu. Sebab pekerjaan keduanya jauh dari urusan olahraga.

Tifatul memang menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden SBY juga melakukan konsolidasi soal koalisi. Bahkan SBY mengajak para menteri PKS itu memperkokoh koalisi dan menjaga situasi kondusif.

Karena Pernyataan Anis Matta

Penjelasan yang sedikit terang soal pertemuan di Cikeas itu, baru disampaikan Tifatul Senin, 11 Oktober di Istana Negara. Tifatul hadir di Istana Negara untuk mendampingi Presiden SBY menerima kunjungan Presiden Slovakia Ivan Gasparovic.

Ketika ditanya wartawan, apakah pemanggilan para menteri dari PKS ke Cikeas ada hubungannya dengan kritik keras Sekjen partai itu, Anis Matta soal rencana reshuffle, Tifatul tidak menampik.

Pekan lalu, Anis memang terang-terangan menetang rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Reshuffle karena salah pilih atau salah urus? "Kami ini melihat ada gelagat, bahwa isu (reshuffle) ini lebih berorientasi pada pengaturan logistik menjelang Pemilu 2014, ketimbang perbaikan kinerja kabinet,” sindir Anis.

Anis juga mengkritik rencana reshuffle, karena menurutnya, seleksi menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II kali ini sudah berjalan begitu ketat, bahkan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh SBY sendiri. “Kabinet yang ketat fit and proper test-nya, diganti. Sampai-sampai ada pakta integritas antara menteri dan presiden. Seleksi ketat, tapi perubahan sering,” ujar Anis.

Ia bahkan mengancam untuk membuka kontrak khusus antara PKS dan SBY, apabila SBY sampai me-reshuffle menteri-menteri dari PKS. “Kami pegang kontrak itu. Kontrak power sharing. Partai-partai lain tidak punya,” kata Anis.

Pernyataan keras Anis Matta itu, ternyata menjadi salah satu alasan dipanggilnya menteri-menteri Cikeas ke PKS. “Di antaranya karena itu. Tapi bukan karena pernyataan Pak Anis Matta saja. Teman-teman Demokrat kan juga mengeluarkan pernyataan. Jadi kedua belah pihak kami rapikan ke bawah, supaya suasana kondusif,” kata Tifatul di Istana Merdeka, Senin 10 Oktober 2011.

“Kami akan saling mengingatkan ke internal. Semalam kami mencoba semaksimal mungkin untuk itu, karena untuk membangun ke depannya, kita perlu keamanan dan stabilitas politik,” terang Tifatul. Ia melanjutkan, apabila suasana politik di tanah air diributkan oleh berbagai polemik, maka kinerja pemerintah akan terganggu.

“Kalau gonjang-ganjing terus, kalau suasana gaduh dan heboh terus, kapan kerjanya? Padahal secara prestasi, kabinet ini luar biasa kerjanya. Kerja kami terganggu, apalagi Presiden. Jadi kami semalam berjanji untuk sama-sama kontrol ke dalam,” imbuh Tifatul. Oleh karena itu, mantan Presiden PKS itu menyatakan, semalam Presiden SBY dan menteri-menteri PKS sepakat untuk memperbaiki situasi perpolitikan di Indonesia.

PKS Curiga Ditunggangi

Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, Presiden SBY berhak untuk berdiskusi dengan para menterinya, termasuk menteri-menteri dari PKS, selaku atasan kepada bawahan. Namun soal reshuffle kabinet, ujar Mahfudz, Presiden harus langsung bicara kepada partai politik.

“Petugas partai yang ditugaskan menjadi menteri, sepenuhnya menjadi pembantu presiden. Mereka bekerja sesuai dengan arahan penugasan dari presiden. Mau dikritik habis oleh Presiden, silakan. Mau dikasih punishment pun silakan, karena itu urusan internal pemerintahan. Karena itu pula, partai juga tidak mau menyibukkan mereka dengan tugas di partai,” terang Mahfudz.

Ketua Komisi I DPR itu pun menegaskan, PKS tidak pernah mencoba mengganggu SBY dalam proses reshuffle kabinet. Menurutnya, PKS tidak pernah melakukan manuver apapun. “Apakah PKS melakukan manuver? Menawarkan A atau menawarkan B? Minta ini digeser ke sana atau itu digeser ke sini? Minta tambah atau kurang atau apa? PKS tidak pernah menginisiasi itu semua,” jelas Mahfudz.

Sementara soal pernyataan keras Anis Matta beberapa waktu lalu, Mahfudz mengatakan, hal itu hanya untuk menjawab pertanyaan wartawan, bukan dimaksudkan untuk menyerang apalagi mengancam Presiden. “Soal ada pernyataan-pernyataan yang dianggap mengganggu, itu karena ditanya wartawan. Kalau tidak ditanya, kami diam saja. PKS tidak mau turut campur urusan reshuffle. Tapi kalau Pak SBY mau me-reshuffle menteri dari PKS, kami tunggu komunikasinya,” ujarnya.

Mahfudz curiga, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rencana reshuffle untuk kepentingan tertentu. “Saya tahu ada pihak-pihak lain di luar PKS yang begitu aktif mengambil inisiatif, baik langsung ke Presiden atau ke pihak-pihak lain. Saya tidak tahu apakah Presiden terganggu atau tidak,” kata dia.

Reshuffle Jalan Terus

Apapun polemik dan spekulasi seputar reshuffle kabinet, Presiden SBY akan tetap melakukannya. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, bahkan memastikan bahwa SBY akan mengumumkan reshuffle kabinet di Jakarta. “Insya Allah,” kata dia.

Julian pun mengatakan, saat ini SBY telah mempertimbangkan beberapa nama terkait reshuffle. Menurutnya, SBY tidak memerlukan banyak kandidat menteri. “Tidak perlu pakai kandidat-kandidat lagi. Tidak perlu diperdebatkan ada fit and proper test atau tidak. Langsung ditetapkan,” kata SBY.

Spekulasi yang santer beredar seputar reshuffle, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawa akan diplot untuk dua posisi, yakni Menteri Keuangan atau Menteri Negara BUMN. Namun belum diketahui, Menkeu Agus Martowardojo dan Menneg BUMN Mustafa Abu Bakar yang menjabat saat ini, akan digeser ke mana. Adapun Tifatul Sembiring dikabarkan bakal digeser dari posisinya sebagai Menkominfo. Tapi belum diketahui juga dia akan digeser ke mana.

Read More

Mantan Pendiri PKS Akan 'Buka-Bukaan'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Mantan pendiri PKS, Yusuf Supendi akan buka-bukaan' mengenai pernyataan beberapa petinggi PKS seperti Fahri Hamzah, Anis Matta dan Hilmi Aminuddin. Tiga kader PKS tersebut belakangan ini kerap memberikan sikap dan pernyataan kontroversial.

Berdasarkan pesan singkat yang diterima Tribunnews.com, Yusuf Supendi berencana akan menggelar konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 10.30 WIB.

"Insya Allah, Selasa,11 Oktober 2011 jam 10.30 WIB di PN Jakarta Selatan. Siaran Pers tentang Fahri Hamzah, Anis Matta, dan Hilmi Aminuddin (3 hal),"ujar Yusuf, Selasa(11/10/2011).

Menurut Yusuf baik Fahri, Anis dan Hilmi dianggap melanggar slogan dan keputusan Majelis Syuro ke VII PKS tahun 2005

Read More

PKS Ingatkan Jangan Ada Oknum TNI di Balik Perbatasan RI-Malaysia

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan agar jangan sampai ada oknum TNI yang bermain di balik permasalahan batas Wilayah Indonesia dan Malaysia. Jika sampai terjadi, maka oknum tersebut harus dihukum seberat-beratnya, karena dianggap mengkhianati bangsa sendiri.

"Saya berharap tidak ada yang bermain," ungkapnya, di DPR, Selasa (11/10). Jika terbukti ada, maka menurutnya, hal ini akan mencoreng kredibilitas TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.

Kinerja TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI pun sangat dipertanyakan. Karena selama ini, tugas mereka hanyalah menjaga pertahanan negara. "Masyarakat yang mengetahui adanya keterlibatan TNI dapat langsung melapor," paparnya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan luas Tanah Air Indonesia. Hukuman juga harus dijatuhkan dengan keras kepada siapapun yang terbukti terlibat 'menjual' daerah-daerah NKRI.

Hidayat menyatakan Komisi I, tempatnya berkecimpung, akan memanggil pihak terkait, terutama Menko Polhukam dan panglima TNI terkait masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Pihak komisi I ingin mendengarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Keterangan TNI dan pemerintah akan dibandingkan dengan keterangan yang dihimpun Komisi I DPR dari hasil investigasi yang dilakukan selama ini.

Hidayat menyatakan pihak TNI perlu melakukan inestigasi internal, sekaligus evaluasi bagaimana masalah pencaplokan Wilayah NKRI ini bisa terjadi. Lembaga penjaga pertahanan dan kedaulatan negara ini dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab terkait masalah itu

Read More

Fahri, KPK dan Bangsa yang Tak Hobi Mengunyah

Islamedia - Betapa dahsyatnya pengaruh media terhadap pembentukan opini publik kian tak terbantahkan, Senin, 3 Oktober lalu. Kala itu, dalam pertemuan antara Komisi III DPR, KPK, Kejagung dan Polri, sebuah pernyataan untuk membubarkan KPK dilontarkan Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah. Usai itu, berbagai media cetak dan online ramai memberitakan. Fahri menjadi newsmaker. Bahkan, di www.detik.com, berita Fahri bersaing dengan Ayu Ting-Ting, pelantun lagu Alamat Palsu.

PKS pun terkena imbasnya. Keberadaan Fahri sebagai wakil sekjen PKS membuat media mengopinikan jika wacana pembubaran KPK didukung PKS. Simak beberapa judul berikut ini.Busyro: Silakan Kalau PKS Mau Membubarkan KPK (www.detik.com), Tifatul Sembiring: Tidak Benar PKS Anti KPK (www.vivanews.com), "Jika PKS Tak Membantah, Usul Fahri Mewakili Partai"(www.okezone.com), Busyro Persilakan F-PKS Bubarkan KPK (www.kompas.com).


Seketika, publik pun menghakimi PKS. Kata-kata makian, hinaan yang tak pantas memadati ruang publik. Pembunuhan karakter terhadap Fahri dan PKS berlangsung massif. Publik percaya bahwa PKS kini telah berubah. PKS sudah menjadi pembela koruptor, tak ada bedanya dengan partai lain. “Yang harus dibubarkan PKS, bukan KPK,” tulis seseorang di dunia maya.


Publik begitu mudah tergiring opininya. Hanya dengan satu dan dua berita, masyarakat segera percaya dengan apa yang diwartakan media. Fenomena ini sungguh mengkhawatirkan karena tak cuma Fahri dan PKS yang mengalaminya. Mengapa bisa terjadi?


Salah satu sebabnya karena kita yang tak hobi mengunyah. Setiap informasi yang kita dengar dan baca, langsung ditelan mentah-mentah. Bahkan, oleh orang yang terpelajar (well educated)sekalipun. Dalam konteks kasus Fahri, jika publik mau mengunyah berita sedikit saja, pasti tak serta merta berpikiran negatif terhadap PKS. Sedikitnya ada dua hal yang dapat membuat kita beropini positif seandainya kita hobi mengunyah.


Pertama, ibarat abjad A-Z, statement Fahri tentang pembubaran KPK adalah Z. Sebelum sampai Z, Fahri menjelaskan alasannya mengapa KPK perlu dibubarkan, dan itulah A sampai Y. Media hanya memuat pernyataan Fahri sepotong-sepotong; tak utuh. Dalam acara Jakarta Lawyers Club, bulan lalu, Fahri secara baik menjelaskan tentang persoalan KPK. Paparannya sangat runut, sistematis dan detail. Bahkan Karni Ilyas yang biasanya memotong pembicaraan, terlihat diam menyimak penjelasan Fahri.


Kedua, jika publik langsung memvonis bahwa PKS mendukung korupsi dan takut pada KPK, tentu saja sebuah kekeliruan besar. Kesimpulan itu berangkat dari data dan fakta yang keliru. Pangkalnya karena kita yang tak suka mengunyah.


Benarkah PKS takut KPK? Benarkah PKS mendukung koruptor? Itu semua terbantahkan dengan mudahnya. Pertanyaannya, adakah kader PKS yang menduduki jabatan publik menjadi koruptor dan menginap di hotel prodeo? Kalaupun ada, berapa persentasenya jika dibandingkan dengan kader partai lain?


Sejauh ini, kalaupun ada kader PKS yang menjadi terdakwa korupsi, sangat semerbak aroma politiknya. Kasus Misbakhun, misalnya. Kegigihannya mengusung kasus Century membuat ia harus berhadapan dengan penguasa. Muaranya, ia pun menjadi pesakitan.





Adakah kader PKS yang tertangkap tangan sedang menerima suap? Adakah yang tertangkap basah KPK? Adakah yang secara terang-benderang maupun tersembunyi melakukan korupsi seperti yang dilakukan kader partai lain? Sejauh ini nihil. Dan saya mengamati, insya Allah kader PKS akan istiqomah.


Data dan fakta ini sesungguhnya dengan sangat mudah mematahkan kesimpulan jika PKS anti KPK. Logikanya, partai yang kadernya paling banyak ditangkap KPK-lah yang seharusnya berteriak pembubaran KPK. Lalu mengapa Fahri mewacanakan hal tersebut?


Saya melihat ini cerminan partai yang punya karakter kuat; jati diri yang kokoh dan berani mengambil resiko karena tak populer. Fahri dan PKS berani menentang arus. Betapa saat ini jutaan orang berada di belakang KPK. Tak kecuali kader partai dan orang-orang yang bermasalah. Dengan cara itu, mereka berharap dicitrakan sebagai pembela kebenaran, orang bersih dan jujur. KPK seolah menjadi sarana bagi mereka untuk melakukan personal daninstitution laundring. Tapi PKS justru berbeda. Dan bukan asal beda karena memang ada banyak hal yang harus dikritisi dari KPK.
KPK memiliki tugas antara lain:


1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.


Sudah delapan tahun KPK berdiri, tapi tugas-tugas tersebut masih belum maksimal dilaksanakan. Bangsa ini masih menjadi juara korupsi baik tingkat ASEAN maupun Asia Pasifik. Mengapa? Karena KPK sibuk dengan tindakan “tangkap basah”. Negeri ini menjadi gaduh. KPK seakan seperti polisi yang bersembunyi dibalik pohon agar bisa menilang pengendara motor atau mobil yang tak mentaati rambu lalu lintas.


Sejatinya, inilah yang hendak disampaikan oleh Fahri dan PKS. Partai ini siap menerima kecaman demi pembelajaran politik bagi masyarakat. Partai ini siap menerima hujatan demi pencerdasan bangsa. Dan partai ini siap menerima resiko terburuk agar publik mau mengunyah setiap berita yang diterimanya; bukan langsung ditelan mentah-mentah.


Wallahu a’lam.

Read More

Pembubaran KPK Bukan Keputusan Negarawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ancaman Wakil Ketua Komisi III PKS di DPR, Fahri Hamzah, yang meminta pembubaran KPK, dikecam kalangan pemerhati hukum.

Pengacara Todung Mulya Lubis menyatakan hal itu bukanlah keputusan seorang negarawan. "Kalau dibubarkan, sama saja DPR menginginkan imunitas korupsi," paparnya, saat dihubungi, Selasa (4/10).

Menurut Todung, sebagai perwakilan rakyat yang mempelopori berdirinya KPK, seharusnya DPR membela lembaga anti korupsi ini, bukan justru berniat membubarkannya.

"Keinginan untuk membubarkan KPK adalah bukti ketidakseriusan DPR untuk memberantas korupsi. Saya tak mengerti, kenapa DPR sampai mengucapkan itu," paparnya.

Dia menambahkan, kalau memang DPR tidak merasa bersalah dalam kasus dugaan korupsi yang sedang diusut KPK, kenapa harus kebakaran jenggot seperti itu. DPR harus bisa membedakan antara lembaga dengan individu. "Yang diperiksa oleh KPK adalah individu, bukan lembaga. Jadi kenapa DPR harus kebakaran jenggot?" tanyanya.

Read More

PKS Kritik Laba Perusda Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Ikbal Abd Djalil, menyampaikan kritikan terhadap kinerja sejumlah perusahaan daerah milik Pemkot Makassar.

Kritikan F-PKS disampaikan saat pandangan umum fraksi terhadap LPj APBD 2010 Makassar pada Rapat Paripurna di DPR Massar, Selasa (4/10/2011).

"Tingkat pengembalian ROI hanya 1,68 %, hanya naik 0,08% dibanding 2009 yaitu 1,06%. Angka ini saangat jauh dibanding deposito," tambah Ketua PKS Makassar, Irwan.

Pemkot memiliki tujuh perusahaan daerah. Masing-masing PDAM, PD Pasar Makassar Raya, PD Kebersihan (kini sudah dilebur) ke dinas pertamanan, PD Rumah Hewan, PD Parkir, dan PD Terminal.

Untuk tujuh perusda ini, pemkot telah mengucurkan investasi hingga Rp 326 miliar. "Namun laba hanya Rp 252 juta atau hanya 0,08 persen. Benar-benar rugi. Ini perlu jadi perhatian ekstra pemerintah," kata Ikbal.(*)

Read More

Fahri Minta KPK Dibubarkan Karena Kecewa Kasus Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Politisi PKS, Fahri Hamzah yang sangat berapi-api meminta KPK dibubarkan karena Fahri merasa gemas lantaran kasus bailout Bank Century hingga hari ini tidak selesai.

"Saya kira Fahri mungkin gemas karena di Century tidak terbuka semuanya," ujar Politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10/2011).

Menurut Ganjar, akibat masalah Century yang tidak selesai tensi Fahri menjadi tinggi, kemudian dia marah saat rapat konsultasi dengan KPK. "Tensinya tinggi, itu kan image, kan diperiksanya tidak di KPK," jelasnya.

Posisi Fahri lanjut Ganjar juga dilihat menguntungkan pasalnya Wakil Ketua Komisi III DPR ini memiliki argumentasi yang kuat untuk mewacanakan pembubaran KPK.

"Fahri punya argumentasi bahwa 91 orang lho tidak ada satupun yang diselesaikan sampai hari ini, ini tidak balance, kalau ini soal Badan Anggaran tensinya tinggi kenapa tidak tinggi untuk Century," pungkasnya.

Read More