IRWAN - HASAN HAMIDO - MUDZAKKIR ALI

Ketiga ikhwah ini yang berhikmat dan mengabdikan dirinya di DPD PKS Makassar, periode 2009 - 2014

Hasan Hamido

Ketua DPD PKS Kota Makassar.

Muh.Djafar Nurdin

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Tallo

Irwan, ST.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Andi Akmal Pasluddin

Anggota Legislatif DPR RI.

Jumat, 25 November 2011

PKS Gowa Gelar Pelatihan Usaha



DPD PKS Kabupaten Gowa menggelar pelatihan
kewirausahaan bagi kadernya di Gedung Dharma Wanita, Gowa, Minggu (20/11/2011). Acara dipelopori Bidang Perempuan PKS Gowa.

Acara ini bertujuan membangun kemandirian kader dari sisi perekonomian dengan terget mencetak pengusaha dari kader PKS sebanyak banyaknya. Di mata PKS Gowa, kader yang berdaya dan mapan dari sisi perekonomian mampu menjadi tulang punggung dalam memenangkan setiap agenda da'wah

Ketua DPD PKS Gowa, Nasaruddin, mengatakan target jangka pendek pelatihan ini adalah mencetak satu pengusaha dalam satu keluarga. Acara ini diperuntukkan selain untuk kader perempuan PKS baik dari kalangan remaja maupun ibu rumah tangga juga dari kalangan non-kader.

Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPW PKS Sulsel yang juga anggota DPRD Kota Makassar, Sri Rahmi dan Abdul Kahar Lawa dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gowa menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Pembicara terakhir menyampaikan materi tentang kiat membidik
jenis usaha potensial di Gowa.

Sekitar 50 orang peserta utusan dari 18 PWK yang ada di 18 kecamatan di kabupaten Gowa berpartisipasi dalam acara ini. Pascapelatihan, seluruh peserta akan mendapatkan pendampingan dari tim DPD PKS Gowa. (*/tribun-timur.com)

Rabu, 19 Oktober 2011

Faksi Muda-Progresif PKS Kalah: PKS Mustahil Keluar dari Koalisi?



INILAH.COM, Jakarta-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini dalam posisi dilematis. Harus memilih dua sikap antara tetap di barisan koalisi atau keluar. Kedewasaan politik PKS benar-benar dalam ujian. Meski dari berbagai sudut pandang, mustahil bagi PKS untuk keluar dari koalisi, mengapa?

Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo mengakui saat ini tengah muncul dinamika di internal PKS terkait penyikapan pascareshuffle kabinet. Dia menyebutkan ada pikiran yang berkembang, di dalam koalisi PKS dalam posisi tidak boleh mundur terkait konstitusi yang mengatur. "Dalam perspektif ketatanegaraan, PKS dalam posisi no point to return," ujar Agus dalam diskusi di DPD RI, Rabu (19/10/2011).

Pernyataan Agus merujuk di Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 terkait pengajuan calon presiden/wakil presiden saat pemilu yang diajukan partai politik maupun gabungan partai politik. Posisi pengusung capres/cawapres melekat terus terutama terkait terdapat pergantian presiden/wapres di tengah jalan karena mangkat atau berhenti di tengah jalan. "Kalau dalam situasi tersebut, untuk mengganti presiden/wapres adalah partai pengusung saat pemilu," ujar Agus yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Suara lainnya yang juga mencuat di internal, Agus menyebutkan agar PKS keluar dari koalisi karena memang pencopotan satu menteri melanggar kontrak koalisi. Dalam kontra koalisi, Agus menyebutkan memang disebutkan bila PKS mendapat empat pos kementerian. "Sehingga muncul ide tiji tibeh, mati siji mati kabeh (mati satu, mati semua)," ungkap Agus.

Kondisi demikian, menurut Agus tentu menjadi bahan pertinbangan Majelis Syura yang berjumlah 99 orang. Dia menyebutkan kemungkinan besar Majelis Syura tidak dalam waktu dekat memutuskan sikapnya terkait kondisi mutakhir pasca-reshuffle. Hal ini disebabkan keberangkatan Ketua Majelis Syura Hilmy Aminuddin ibadah ke Tanah Suci.

Pernyataan Agus Purnomo yang menyebutkan PKS dalam posisi no point to return dalam koalisi cukup logis terutama dalam perspektif ketatanegaraan. Bila ditarik lebih jauh lagi, pandangan ini akan menemukan momentumnya bila terjadi pergantian presiden/wapres di tengah jalan.

Dalam konteks ini, tidak mustahil terjadi pergantian pimpinan republik ini, khususnya untuk pos wakil presiden yang diisi Boediono. Apalagi, nama Boediono terancam akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam kasus Century.

Terlebih, rencananya pada November mendatang audit forensik terkait kasus Century akan dirampungkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam konteks ini pula, tidak mustahil bila PKS berupaya turut serta dalam kontribusi pergantian kepemimpinan jika pada akhirnya Boediono dinyatakan bersalah oleh MK. Maka pilihan tetap di koalisi menjadi langkah taktis.

Sedangkan alasan lainnya yang tak kalah penting terkait fund rising PKS dalam menyongsong Pemilu 2014 mendatang. Jika skenarionya PKS keluar dari koalisi, maka seluruh pos kementerian milik PKS bakal dilepas. Risikonya, sumber daya yang dimilik PKS dengan sendirinya akan usai.

Tiga pos kementerian yang dimiliki PKS yang tersisa yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Sosial jika ditilik anggaran yang dikelola ketiga pos kementerian tersebut tidaklah sedikit. [mdr]

Selasa, 11 Oktober 2011

Reshuffle, Menteri-menteri PKS Jadi Sorotan



VIVAnews –Kabar soal reshuffle kabinet kian kencang. Sejumlah menteri bakal terpental dan nama-nama baru bakal masuk. Siapa yang terpental dan masuk, semua masih spekulasi. Senin, 11 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengoda para wartawan yang bertugas di Istana. "Sudah dapat bocoran belum?" tanya SBY.

Para wartawan serempak menjawab belum. Mereka lalu meminta Presiden membocorkan nama-nama yang masuk dan keluar dari kabinet. "Bocorkan dong," kata sejumlah wartawan kepada Presiden. Mendengar itu, SBY hanya tersenyum, dan berlalu pergi.

Semenjak SBY memastikan akan melakukan reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, spekulasi soal pergantian menteri ini memang kian marak. Dua hari belakangan, yang paling ramai dibicarakan adalah para menteri dari Partai Keadilan Sejahtera.

Partai ini ikut mengusung SBY dalam dua pemilihan umum. Dan dalam periode pemerintahan yang terakhir ini, PKS mendapat jatah empat kursi menteri. Tifatul Sembiring menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata dan Menteri Sosial Salim Segar al-Jufri.

Minggu malam, 10 Oktober 2011, Tifatul, Suswono dan Suharna dipanggil ke Cikeas, kediaman pribadi Presiden SBY di timur Jakarta. Salim Segar, kata Tifatul, tidak hadir dalam pertemuan itu karena sedang mengikuti pertemuan Menteri Sosial se-Asean di Semarang.

Sejumlah menteri lain yang juga hadir di Cikeas Minggu malam itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Kebudayaan dan Parawisata Jero Wacik, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Kepala BKPM Gita Wirjawan. Sejumlah sumber VIVANews.com, Minggu malam itu, menuturkan bahwa pemanggilan para menteri itu terkait dengan rencana reshuffle.

Tapi kabar itu ditampik oleh Tifatul. Pertemuan di Cikeas itu, katanya, membahas soal persiapan SEA Games. Jika Tifatul benar, yang agak janggal adalah kehadiran Menteri Pertanian dan Menteri Riset dan Teknologi dalam pertemuan itu. Sebab pekerjaan keduanya jauh dari urusan olahraga.

Tifatul memang menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden SBY juga melakukan konsolidasi soal koalisi. Bahkan SBY mengajak para menteri PKS itu memperkokoh koalisi dan menjaga situasi kondusif.

Karena Pernyataan Anis Matta

Penjelasan yang sedikit terang soal pertemuan di Cikeas itu, baru disampaikan Tifatul Senin, 11 Oktober di Istana Negara. Tifatul hadir di Istana Negara untuk mendampingi Presiden SBY menerima kunjungan Presiden Slovakia Ivan Gasparovic.

Ketika ditanya wartawan, apakah pemanggilan para menteri dari PKS ke Cikeas ada hubungannya dengan kritik keras Sekjen partai itu, Anis Matta soal rencana reshuffle, Tifatul tidak menampik.

Pekan lalu, Anis memang terang-terangan menetang rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Reshuffle karena salah pilih atau salah urus? "Kami ini melihat ada gelagat, bahwa isu (reshuffle) ini lebih berorientasi pada pengaturan logistik menjelang Pemilu 2014, ketimbang perbaikan kinerja kabinet,” sindir Anis.

Anis juga mengkritik rencana reshuffle, karena menurutnya, seleksi menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II kali ini sudah berjalan begitu ketat, bahkan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh SBY sendiri. “Kabinet yang ketat fit and proper test-nya, diganti. Sampai-sampai ada pakta integritas antara menteri dan presiden. Seleksi ketat, tapi perubahan sering,” ujar Anis.

Ia bahkan mengancam untuk membuka kontrak khusus antara PKS dan SBY, apabila SBY sampai me-reshuffle menteri-menteri dari PKS. “Kami pegang kontrak itu. Kontrak power sharing. Partai-partai lain tidak punya,” kata Anis.

Pernyataan keras Anis Matta itu, ternyata menjadi salah satu alasan dipanggilnya menteri-menteri Cikeas ke PKS. “Di antaranya karena itu. Tapi bukan karena pernyataan Pak Anis Matta saja. Teman-teman Demokrat kan juga mengeluarkan pernyataan. Jadi kedua belah pihak kami rapikan ke bawah, supaya suasana kondusif,” kata Tifatul di Istana Merdeka, Senin 10 Oktober 2011.

“Kami akan saling mengingatkan ke internal. Semalam kami mencoba semaksimal mungkin untuk itu, karena untuk membangun ke depannya, kita perlu keamanan dan stabilitas politik,” terang Tifatul. Ia melanjutkan, apabila suasana politik di tanah air diributkan oleh berbagai polemik, maka kinerja pemerintah akan terganggu.

“Kalau gonjang-ganjing terus, kalau suasana gaduh dan heboh terus, kapan kerjanya? Padahal secara prestasi, kabinet ini luar biasa kerjanya. Kerja kami terganggu, apalagi Presiden. Jadi kami semalam berjanji untuk sama-sama kontrol ke dalam,” imbuh Tifatul. Oleh karena itu, mantan Presiden PKS itu menyatakan, semalam Presiden SBY dan menteri-menteri PKS sepakat untuk memperbaiki situasi perpolitikan di Indonesia.

PKS Curiga Ditunggangi

Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, Presiden SBY berhak untuk berdiskusi dengan para menterinya, termasuk menteri-menteri dari PKS, selaku atasan kepada bawahan. Namun soal reshuffle kabinet, ujar Mahfudz, Presiden harus langsung bicara kepada partai politik.

“Petugas partai yang ditugaskan menjadi menteri, sepenuhnya menjadi pembantu presiden. Mereka bekerja sesuai dengan arahan penugasan dari presiden. Mau dikritik habis oleh Presiden, silakan. Mau dikasih punishment pun silakan, karena itu urusan internal pemerintahan. Karena itu pula, partai juga tidak mau menyibukkan mereka dengan tugas di partai,” terang Mahfudz.

Ketua Komisi I DPR itu pun menegaskan, PKS tidak pernah mencoba mengganggu SBY dalam proses reshuffle kabinet. Menurutnya, PKS tidak pernah melakukan manuver apapun. “Apakah PKS melakukan manuver? Menawarkan A atau menawarkan B? Minta ini digeser ke sana atau itu digeser ke sini? Minta tambah atau kurang atau apa? PKS tidak pernah menginisiasi itu semua,” jelas Mahfudz.

Sementara soal pernyataan keras Anis Matta beberapa waktu lalu, Mahfudz mengatakan, hal itu hanya untuk menjawab pertanyaan wartawan, bukan dimaksudkan untuk menyerang apalagi mengancam Presiden. “Soal ada pernyataan-pernyataan yang dianggap mengganggu, itu karena ditanya wartawan. Kalau tidak ditanya, kami diam saja. PKS tidak mau turut campur urusan reshuffle. Tapi kalau Pak SBY mau me-reshuffle menteri dari PKS, kami tunggu komunikasinya,” ujarnya.

Mahfudz curiga, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rencana reshuffle untuk kepentingan tertentu. “Saya tahu ada pihak-pihak lain di luar PKS yang begitu aktif mengambil inisiatif, baik langsung ke Presiden atau ke pihak-pihak lain. Saya tidak tahu apakah Presiden terganggu atau tidak,” kata dia.

Reshuffle Jalan Terus

Apapun polemik dan spekulasi seputar reshuffle kabinet, Presiden SBY akan tetap melakukannya. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, bahkan memastikan bahwa SBY akan mengumumkan reshuffle kabinet di Jakarta. “Insya Allah,” kata dia.

Julian pun mengatakan, saat ini SBY telah mempertimbangkan beberapa nama terkait reshuffle. Menurutnya, SBY tidak memerlukan banyak kandidat menteri. “Tidak perlu pakai kandidat-kandidat lagi. Tidak perlu diperdebatkan ada fit and proper test atau tidak. Langsung ditetapkan,” kata SBY.

Spekulasi yang santer beredar seputar reshuffle, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawa akan diplot untuk dua posisi, yakni Menteri Keuangan atau Menteri Negara BUMN. Namun belum diketahui, Menkeu Agus Martowardojo dan Menneg BUMN Mustafa Abu Bakar yang menjabat saat ini, akan digeser ke mana. Adapun Tifatul Sembiring dikabarkan bakal digeser dari posisinya sebagai Menkominfo. Tapi belum diketahui juga dia akan digeser ke mana.

Mantan Pendiri PKS Akan 'Buka-Bukaan'



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Mantan pendiri PKS, Yusuf Supendi akan buka-bukaan' mengenai pernyataan beberapa petinggi PKS seperti Fahri Hamzah, Anis Matta dan Hilmi Aminuddin. Tiga kader PKS tersebut belakangan ini kerap memberikan sikap dan pernyataan kontroversial.

Berdasarkan pesan singkat yang diterima Tribunnews.com, Yusuf Supendi berencana akan menggelar konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 10.30 WIB.

"Insya Allah, Selasa,11 Oktober 2011 jam 10.30 WIB di PN Jakarta Selatan. Siaran Pers tentang Fahri Hamzah, Anis Matta, dan Hilmi Aminuddin (3 hal),"ujar Yusuf, Selasa(11/10/2011).

Menurut Yusuf baik Fahri, Anis dan Hilmi dianggap melanggar slogan dan keputusan Majelis Syuro ke VII PKS tahun 2005
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com